JAMINAN KEAMANAN PANGAN MELALUI SERTIFIKAT NOMOR KONTROL VETERINER (NKV)

Oleh:

Drh. Suyatmi

Mengapa harus ada NKV?

Hewan dan produk-produknya selalu menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari, karena bahan pangan asal hewan berperan dalam pemenuhan gizi bagi masyarakat, baik itu produk telur, daging maupun susu. Bahan asal hewan memiliki nilai gizi yang sangat tinggi karena berperan dalam memenuhi kebutuhan protein yang dibutuhkan oleh mayarakat terutama kebutuhan gizi anak-anak. Seiring dengan peningkatan ekonomi masyarakat serta semakin berkembangnya informasi masyarakat saat ini membuat permintaan pemenuhan bahan asal hewan yang semakin meningkat pula. Konsumen atau masyarakat semakin cerdas dalam memilih dan mengkonsumsi bahan asal pangan yang akan mereka konsumsi. Konsumen saat ini semakin menuntut untuk mendapatkan pangan asal hewan yang aman sehingga produsen mengakui bahwa jaminan keamanan pangan menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis pangan asal hewan.

Tingginya kandungan protein yang ada pada produk hewan (daging, susu dan telur) membuat bahan asal hewan ini memiliki potensi untuk menimbulkan bahaya (potentially hazardous food) karena disukai juga oleh mikroorganisme. Pemerintah mengambil peran dalam rangka pengamanan produk asal hewan yang beredar di masyarakat. Untuk menjamin pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal maka pemerintah mewajibkan setiap unit usaha pangan asal hewan wajib memenuhi persyaratan hygiene dan sanitasi demi terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan. Setiap unit usaha pangan asal hewan yang telah memenuhi syarat hygiene dan sanitasi selanjutnya diberikan sertifikat kontrol veteriner atau yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV). Selain itu, manfaat yang diperoleh bagi pelaku usaha yang memiliki sertifikat NKV adalah akan meningkatkan daya saing produk ternak domestik, serta memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha produk ternak.

Siapa saja yang harus memiliki sertifikat NKV?

Pelaku usaha yang wajib memiliki sertifikat NKV meliputi :

  1. Rumah potong hewan (ruminansia, unggas, babi);
  2. Budidaya (unggas petelur, sapi perah);
  3. Distribusi (cold storage, kios daging, ritel, gudang kering, pengumpulan, pengemasan, pelabelan telur konsumsi dan penampung susu)
  4. Sarang burung walet (rumah, pencucian, pengumpulan dan pengolahan)
  5. Pengolahan produk pangan asal hewan (daging, susu, madu, dan produk pangan lain)
  6. Pengolahan hewan non pangan.

Apa saja persyaratan untuk memperoleh sertifikat NKV?

Untuk mendapatkan sertifikat NKV, pelaku usaha produk asal hewan mengajukan permohonan kepada Gubernur melalui Dinas yang membidangi urusan peternakan dan kesehatan hewan propinsi. Sebelumnya pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan administrasi maupun persyaratan teknis sebagai berikut:

Persyaratan administrasi:

    1. Fotokopi kartu tanda penduduk pemilik unit usaha produk hewan;
    2. Surat kuasa bermaterai apabila diwakilkan oleh orang lain;
    3. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
    4. Fotokopi nomor pokok wajib pajak unit usaha produk hewan;
    5. Fotokopi izin usaha atau surat tanda daftar usaha;
    6. Surat rekomendasi dari Dinas Daerah Kabupaten/Kota setempat;
    7. Perjanjian pengelolaan usaha jika kegiatan di tempat usaha milik orang lain;
    8. Surat pernyataan bermaterai yang menerangkan bahwa dokumen yang disampaikan benar dan sah.

Persyaratan teknis:

  1. Sarana dan prasarana memenuhi persyaratan hygiene, sanitasi, biosekuriti, dan kesejahteraan hewan;
  2. Mempunyai dokter hewan yang tidak berstatus aparatur sipil negara sebagai penanggung jawab teknis bagi unit usaha yang dipersyaratkan;
  3. Memiliki pekerja teknis dengan kompetensi di bidang hygiene dan sanitasi atau kesejahteraan hewan bagi yang dipersyaratkan.

Langkah-langkah apa yang perlu dilakukan agar memperoleh sertifikat NKV?

  1. Menyiapkan persyaratan administrasi pengajuan NKV.
  2. Berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Kabupaten/Kota, dalam rangka memperoleh rekomendasi pengajuan NKV.

Sebelum mengeluarkan surat rekomendasi Dinas Kabupaten/Kota akan melakukan peninjauan usaha serta memberikan pembinaan pendahuluan kepada pelaku usaha tentang pemenuhan praktek hygiene dan sanitasi yang baik bagi unit usaha yang akan diajukan.

  1. Ajukan permohonan sertifikat NKV ke Dinas Peternakan Propinsi melalui Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten.
  2. Persiapkan audit penerapan hygiene sanitasi pada unit usaha yang diajukan, pastikan semua yang sudah dilaksanakan terdokumentasi dengan baik.
  3. Pastikan semua saran dan rekomendasi tim auditor NKV segera diperbaiki dan ditindaklanjuti.
Komentar