SOSIALISASI SURAT EDARAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN / PERDAGANGAN DAGING ANJING

Sabtu, 23 April 2022

drh. Lusia Adityaningtyas, MM

Kasus penyekapan anjing yang terjadi Kabupaten Blitar sangat meresahkan masyarakat.  Hal ini bermula dari video penemuan organisasi penyelamat hewan “Animal Hope Shelter” yang dibantu kepolisian mendatangi tempat jagal anjing yang berlokasi di Selorejo Kabupaten Blitar Jawa Timur.  Polisi mendapati 34 anjing yang disekap dalam kandang yang tidak layak dan 6 ekor sudah dipotong yang ditemukan dalam freezer. Sementara itu polisi juga menemukan ruang khusus penjagalan, serta lemari pendingin untuk menyimpan daging anjing.

Menurut info anjing tersebut didapatkan jagal dari masyarakat kemudian diperjual belikan.  Juga dalam penyembelihan anjing, juga tidak menganut paham kesejahteraan hewan.

Sebagai organisasi yang bersentuhan langsung dengan hewan, pihak Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Jatim VIII juga ikut berperan dalam membantu evakuasi.  PDHI Jatim VIII membentuk tim kesehatan hewan dengan jumlah 15 orang dokter hewan yang bergerak cepat dan turun ke lokasi kejadian dan bertugas memeriksa kesehatan anjing.  Berdasarkan dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa hewan tersebut dalam kondisi yang tidak layak antara lain tidak ditemukan tempat pakan dan tempat minum yang kemudian ditarik kesimpulan bahwa anjing tersebut tidak terpenuhi kebutuhan makan dan minum. Beberapa hewan menderita penyakit panleukopenia, infeksi bakteri, parasit dan penyakit yang membahayakan bahkan kandang yang digunakan dalam kondisi tidak layak.  Tim kesehatan hewan melakukan recovery dengan melakukan pengobatan dan penyuntikan vitamin.  Setelah anjing dipindahkan di dog resque tim kesehatan hewan juga melakukan penjagaan secara bergantian/piket demi memantau kesehatan anjing.

Manusia harus bertanggungjawab terhadap kesejahteraan hewan. Kesejahteraan hewan dalam hal ini harus menganut prinsip kebebasan hewan (5 freedom) antara lain :

  1. Bebas dari rasa lapar dan haus
  2. Bebas dari rasa sakit, luka, penyakit dan kondisi tertekan
  3. Bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan
  4. Bebas untuk dapat melakukan perilaku alaminya
  5. Bebas dari perlakukan kasar dan pembunuhan.

Dalam kasus penyekapan anjing, tentu saja ke 5 prinsip animal freedom tidak dapat terpenuhi.  Untuk itu perlu dilakukan upaya penanganan dan langkah selanjutnya dalam mensikapi guna mencegah kasus tersebut terulang kembali.

Pada tanggal 14 April 2022 dilakukan rapat koordinasi dengan tujuan untuk memperoleh langkah-langkah selanjutnya yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjut pengawasan dan pengendalian terhadap peredaran atau perdagangan daging anjing dan kucing di Kabupaten Blitar. Pertemuan tersebut digagas oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, dipimpin oleh bapak Sekretaris Daerah Kab Blitar yang mewakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi dan dihadiri oleh Bapak Kemenag Kab. Blitar, Bagian Hukum, Disperindag, Satpol PP, PDHI Jatim VIII, Dinas Kesehatan, Bakesbangpol dan perwakilan Animal Hope Shelter.

Dengan tujuan untuk menjamin keamanan pangan asal hewan dan untuk mencegah penyakit zoonosis maka sebagai tindak lanjut awal dengan  diterbitkannya  Surat Edaran (SE) Nomor 524/679/409.115.2/2022 tanggal 22 April 2022 tentang Pengawasan dan Peredaran Terhadap Perdagangan Daging Anjing dan kucing.   Dan point- point yang terdapat dalam SE adalah sebagai berikut :

  1. Pemerintah Kabupaten Blitar melarang setiap orang atau Badan melakukan kegiatan usaha peredaran atau perdagangan daging anjing dan kucing secara komersil;
  2. Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menerbitkan Sertifikat Veteriner (Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan/SKKPH) khusus untuk daging anjing dan kucing;
  3. Pemerintah Kabupaten Blitar tidak menerbitkan Surat Rekomendasi Pemasukan daging anjing dan kucing serta memperketat lalu lintas peredaran atau perdagangan daging anjing dan kucing;
  4. Pemerintah Kabupaten Blitar mengedukasi masyarakat melalui sosialisasi yang dilakukan oleh perangkat daerah, diantaranya sekolah – sekolah dan pihak terkait lainnya tentang resiko penularan zoonosis akibat mengkonsumsi daging anjing dan kucing serta penerapan prinsip kesejahteraan hewan;
  5. Pemerintah kabupaten Blitar dalam rangka pengawasan, pengendalian dan pemantauan secara aktif berkoordinasi dengan instansi terkait antara lain dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Balai Besar Veteriner (BBVet), Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur (UPT Laboratorium Kesmavet) untuk membantu dalam pemantauan dan pembuktian hasil uji Laboratorium terkait proses penyidikan peredaran atau perdagangan daging anjing dan kucing.

 

Dengan adanya Surat Edaran ini maka diharapkan konsumen atau masyarakat mendapatkan bahan pangan yang aman dan sehat mengingat daging anjing dan kucing dapat berpotensi menyebarkan penyakit zoonosis.  Sebagai masyarakat diharapkan ikut membantu secara aktif dalam sosialiasi Surat Edaran dan mengkampanyekan pelarangan peredaran daging anjing dan kucing.  Menurut MUI selain haram untuk dikonsumsi daging anjing dan kucing banyak mudhorotnya daripada manfaatnya ketika di konsumsi. LUSIA.

DOKUMEN PERENCANAAN SOSIALISASI SURAT EDARAN TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TERHADAP PEREDARAN / PERDAGANGAN DAGING ANJING PENDEKATAN “ONE HEALTH” SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PENYAKIT DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI KABUPATEN BLITAR PENILAIAN RESIKO UNTUK PENGAMBILAN KEPUTUSAN PEMASUKAN TELUR DARI KABUPATEN BLITAR KE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (PROSES ANALISA RESIKO PADA BINTANG TIMUR FARM, TANJUNG AGRI FARM, SUMBER REJEKI FARM) REGULASI DI BIDANG PETERNAKAN DAN PERIKANAN
Dinas Peternakan dan Perikanan
Alamat : Jl. Cokroaminoto No.22, Kepanjen Lor, Kec. Kepanjenkidul, Kota Blitar, Jawa Timur 66117
E-mail : | Phone: (0342) 801136